SatPol PP Depok Kembali Menyegel Perumahan Danu Jaya Regency di Pasir Putih

112
depokpro.com, Sawangan – Kembali Satpol PP Kota Depok melakukan penyegelan proyek perumahan di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan, Kota Depok.
Penyegelan Perumahan Danu Jaya Regency berlokasi di jalan Garuda 2 Rt.02/Rw.07 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan, tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).
Penyegelan perumahan tersebut di pimpin langsung Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Perda), Taufiqurrahman di dampingi Kasi penegakan dan penindakan, Eriman dan kasi penyelidikan dan Penyidikan Peraturan Deni Jordan, bersama koramil dan Polsek.
Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Perda Satpol PP Kota Depok, Taufiqurakhman, mengatakan, penyegelan perumahan ini model bangunannya perumahan dan kluster, sudah siap bangun.
“Yang kami segel luas tanahnya 1.1 hektare, total bangunan 22 unit, Siap bangun 11 unit, 1 unit sudah di huni dan type bangunan 36 M2. Kami sudah memberikan surat peringatan sebelum penyegelan, baik dari Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) dan Satpol PP Depok, agar menyelesaikan perizinan. Namun pengembang tidak menghiraukan surat peringatan kami,” kata Taufiqurakhman, saat di temui, Rabu (28/8/2019), Balaikota.
Menurut Taufiqurakhman, setelah penyegelan, Satpol PP Kota Depok memberi waktu selama tiga bulan kepada pengembang perumahan. Langkah tersebut agar pengembang bisa menyelesaikan perizinan wajib dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
“Jika pengembang tidak juga mengurus proses IMB, kami akan kembali memberi tenggang waktu lagi selama tiga bulan, karena kami tahu mengurus perizinan pasti membutuhkan banyak persyaratan dan butuh waktu. Kami beri waktu mengurus perizinan hingga total enam bulan,” tegas Taufiq.
Dia menambahkan, apabila waktu enam bulan dari tanggal yang tertera dalam berita acara, pengembang perumahan belum juga mendapat surat perizinan, maka langkah selanjutnya akan dilakukan surat penetapan pembongkaran dari Wali Kota Depok.
“Sebelum pembongkaran kami akan mempertimbangkan banyak hal seperti sisi kemanusiaan. Bila dipandang layak, dipandang perlu untuk dilakukan pembongkaran, akan kami dilakukan karena sudah memberikan tenggang waktu untuk mengurus IMB,” paparnya.
Sementara itu Kasat Pol PP Kota Kota Lienda Ratnanurdiany menambahkan, penyegelan tersebut dilakukan sesuai Perda no. 13 tahun 2013 tentang IMB, Perubahan Perda no. 02 tahun 2016, dan Perda no.16 tahun 2012 tentang pengawasan Pengendalian dan Tranmastibum.
“Jika pembongkaran ini merupakan sanksi administratif belum bisa dilakukan karena banyak faktor, maka langkah penegakan aturan melalu jalur sanksi penyegelan sementara,” tambah Lienda.
Lienda penertiban tersebut sebagai bentuk penegakan peraturan daerah (Perda) Kota Depok, sebagai pembinaan pengawasan dan ketentraman ketertiban umum.
“Sekarang sudah mulai  kita tertibkan bangunan perumahan atau cluster yang tidak berijin, Jadi kami akan koorperatif kepada Dinas Perijinan, bagi yang tidak berijin akan kita tertibkan,” pungkas Lienda. (Adi)